Share This Post

News

Ini Rekomendasi Rakernas Gerakan Pramuka Tahun 2017

Ini Rekomendasi Rakernas Gerakan Pramuka Tahun 2017

Pelaksanaan ‎Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Pramuka tahun 2017 yang diselenggarakan di TRW Cibubur, Jakarta Timur pada tanggal 22 sd 24 Februari 2017 yang dihadiri Pimpinan Kwarnas dan 34 Pimpinan Kwarda, Andalan Nasional,  Pimpinan Saka Tingkat Nasional serta Pimpinan Sako Tingkat Nasional resmi ditutup pada Kamis (23/2/2017) malam.‎

Ketua Kwarnas Kak Adhyaksa Dault mengatakan, Rakernas rutin diadakan setiap tahun untuk merumuskan perencanaan program kerja tahun 2017/2018, sekaligus untuk melakukan evaluasi tentang beberapa program yang sudah dijalankan, sehingga kedepan Pramuka bisa menjadi lebih baik.

‎”Jadi, Rakernas ini adalah agenda yang dilakukan oleh Kwarnas Gerakan Pramuka, di mana kita menyatukan visi dan misi kita setiap tahun. Kita kemudian berkumpul dengan Ketua-Ketua Kwartir Daerah Pramuka, dan juga Kwarnas serta Andalan Nasional,” ujar Kak Adhyaksa, di Cibubur.

Pembahasan berbagai program Gerakan Pramuka di Rakernas ini dibagi menjadi empat kelompok atau komisi. ‎Pertama Komisi Pendidikan Kepramukaan, Kedua, Komisi Profile Gerakan Pramuka, Ketiga, Komisi Aset dan Kerjasama, Keempat Organisasi dan Manejeman. ‎

Setelah melakukan diskusi dan pendalaman dari masing-masing kelompok selama satu hari, maka diputuskan beberapa rekomendasi program kepramukaan untuk dilaksanakan baik di tingkat nasional maupun di daerah. ‎Keputusan ‎itu disahkan pada saat penutupan Rakernas.

“Kami berharap apa yang sudah menjadi keputusan Rakenas dijalankan dengan baik oleh semua pengurus baik di tingkat pusat (Kwarnas) ataupun di tingkat daerah (Kwarda), untuk kemajuan Gerakan Pramuka Indonesia,” ‎tutur Kak Adhyaksa.


‎‎
Berikut Rekomendasi Program Rakernas 2017.
‎‎
1. ‎Bahwa perlunya fokus kegiatan kwartir pada 4 (empat) pilar yaitu rebranding, penataaan organisasi, Pramuka untuk perubahan dan jaringan kerja.

2. ‎Bahwa perlu diperkuat langkah rencana aksi yang mantap untuk memperjuangkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan sebagai bahan untuk masuk dalam  dalam Prolegnas di DPR RI pada tahun 2018. Maka setiap Kwarda memasukkan usulan perbaikan substansi undang-undang tersebut kepada anggota legislatif yang berada di Daerah Pemilihan masing-masing Kwarda/Kwarcab. Sedangkan Pokja Revisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 perlu direvisi setelah ada dua anggota yang berhalangan tetap (meninggal dan mengundurkan diri).

3. ‎Bahwa keberadaan Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) yang anggotanya hanya tinggal 3 (tiga) orang, dengan alasan ketua LPK meninggal dunia dan satu anggota mengundurkan diri. Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga pasal 60 bahwa personil LPK harus berjumlah 5 (lima) orang dan sesuai dengan pendapat LPK disepakati ditambah dua orang masing-masing berasal dari Kwarda Sumbar dan Kwarda DKI Jakarta.

4. ‎Bahwa dalam pembentukan pusat informasi perlu diterbitkan petunjuk teknis sebagai panduan Kwarda & Kwarcab serta mewujudkan setiap Pramuka adalah Kantor Berita.

5. ‎Bahwa aset yang dimiliki Kwarnas Gerakan Pramuka dalam bentuk tanah, bangunan gedung, badan usaha dan lain-lain hendaknya dapat dikelola secara TARIF (Transparancy, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi  dan Fairnes).

6. ‎Bahwa setiap MoU yang dilaksanakan oleh Kwarnas perlu ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dikomunikasikan kepada Kwarda untuk tindak lanjutnya.

7. ‎Bahwa penyelenggaraan Raimuna Nasional 2017 dengan tema “Pramuka untuk Masa Depan Indonesia” dengan slogan KIBAR (Kreatif, Inovatif dan Berkarakter) yang akan diselenggarakan di Buperta Cibubur-Jakarta Timur pada tanggal 13 sd 21 Agustus 2017. Peserta disepakati Pramuka Penegak dan Pandega dengan memiliki SKU Pramuka Penegak Laksana. Sedangkan ketua Umpi putra dan putri adalah Pramuka Garuda.

8. ‎Bahwa penyelenggaraan Lomba Tingkat V akan diselenggarakan pada tanggal 22 sd 28 Oktober 2017 dengan tema “Persaudaraan, Mandiri dan Prestasi” di Buperta Cibubur-Jakarta Timur. Untuk itu, bagi Kwarda yang belum menyelesaikan Lomba Tingkat IV hendaknya dilaksanakan sebelum bulan Agustus 2017.

9. ‎Bahwa telah ditetapkan tuan rumah perkempinas di Balikpapan Kalimantan Timur.

10.‎ Bahwa telah ditetapkan tuan rumah Karang Pamitran Nasional di Lebak Harjo Malang Jawa Timur.

11. Bahwa perlu mendorong Menko PMK selaku Ketua Harian Mabinas Gerakan Pramuka untuk menerbitkan aturan tentang kepramukaan dan mengkoordinasikan berkesinambungan kementerian/lembaga yang memiliki sumberdana untuk kegiatan kepramukaan baik yang membina Satuan Karya Pramuka (Saka) secara langsung maupun Kementerian/Lembaga yang memiliki sumber dana khusus kegiatan kepramukaan.

12. Bahwa perlu adanya implementasi Gerakan Aksi Untuk Lingkungan (GAUL), menerapkan gudep ramah lingkungan ditingkat Kwartir Daerah sebagai pilot project. Untuk itu, perlu sosialisasi GAUL kepada stakeholder.

13. Bahwa perlu penguatan kegiatan Pramuka Peduli di setiap Kwartir dan Gudep yang sifatnya ikut serta dalam menyelesaikan masalah kemasyarakatan.

14. Bahwa perlu diselenggarakan Rakor SAKA dan Rakor SAKO di semua jenjang Kwartir untuk konsolidasi keorganisasian yang saling sinergis.

15. Bahwa perlunya sikronisasi dan harmonisasi jukran organisasi, binamuda dan binawasa.

16. Bahwa perlu mengoptimalisasi peran Dewan Kehormatan disemua tingkatan Kwartir dan untuk menunjang peran tersebut maka diperlukan pedoman pelaksanan tugas dan fungsi Dewan Kehormatan.

17. Bahwa segala permasalahan yang timbul dalam internal Gerakan Pramuka hendaknya terlebih dahulu diselesaikan di Dewan Kehormatan sebelum dibawa ke ranah hukum.

18. Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum masa bhakti kepengurusan Kwartir dan Gugusdepan berakhir, kwartir di atas perlu mengingatkan untuk melaksanakan musyawarah. Apabila masa bakti berakhir, maka Kwartir setingkat diatas berkordinasi dengan Mabi yang bersangkutan untuk melaksanakan musyawarah.

19. Bahwa perlu review materi sismintir dan peningkatan SDM pengelola kwartir.

20. Bahwa perlu SOP pelaksanaan luar negeri dan pembentukan wadah alumni peserta kegiatan luar negeri.

21. Bahwa Kwarnas perlu memiliki HAKI seperti nama Gerakan Pramuka, lambang Gerakan Pramuka, dan emblem Gerakan Pramuka. Kwarnas mempersiapkan pembentukan tim untuk penegakkan HAKI.

22. Bahwa Perlu adanya kajian terhadap unit usaha yang membidangi teknologi informasi.

23. Perlu adanya sikap Gerakan Pramuka terhadap RUU Pertembakauan yang intinya membentengi diri agar kaum muda untuk tidak merokok.

24. Bahwa sisa waktu masa bakti Kwarnas 2013-2018 hendaknya dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan lebih fokus pada pembenahan internal dan peningkatan kualitas kegiatan. (HA)

Tinggalkan Komentar