Share This Post

Rebranding Pramuka

Wawancara Khusus Tentang Pengelolaan Bumi Perkemahan dengan Kak Ahmad Mardiyanto, Wakil Kepala Buperta

Wawancara Khusus Tentang Pengelolaan Bumi Perkemahan dengan Kak Ahmad Mardiyanto, Wakil Kepala Buperta

JAKARTA – Bumi Perkemahan sangat identik dengan Pramuka. Di tempat inilah aktivitas pendidikan kepramukaan dilaksanakan. Anak-anak Pramuka bisa bermain di alam bebas dengan riang gembira. Bukan sekadar tempat bermain, bumi perkemahan juga berfungsi sebagai tempat yang efektif untuk menyatukan segala berbedaan anak bangsa menjadi kekuatan.

Karena begitu pentingnya bumi perkemahan bagi masa depan Gerakan Pramuka, Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault terus mendorong seluruh jajaran Kwartir daerah maupun cabang untuk bisa membuat bumi perkemahan, dan merawatnya bagi yang sudah memiliki. Adhyaksa percaya, kegiatan di luar ruangan bisa menumbuhkan partisipasi dan solidaritas anak-anak.

Berkaitan dengan itu, Wakil Kepala Bumi Perkemahan Pramuka dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur, Kak Ahmad Mardiyanto menjelaskan secara gamblang seputar bumi perkemahan. Misalnya, bagaimana cara membuat bumi perkemahan, berapa luas tanah ideal yang bisa digunakan, juga persoalan-persoalan yang kerap dihadapi dalam mengelola bumi perkemahan.

Berikut kami sajikan, wawancara khusus dengan Kak Mardiyanto:

Apa tujuan dibuatnya bumi perkemahan?

Tujuan bumi perkemahan adalah menunjang pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan, dasar hukumnya Juklak no. 43 tahun 1996. Di mana sifat pendidikan GP (Gerakan Pramuka, red) sendiri adalah pendidikan di alam terbuka atau istilah ngetrennya back to nature.

Berapa idealnya luas bumi perkemahan, dan bagaimana seharusnya sebuah bumi perkemahan dikelola?

Untuk idealnya sendiri sudah diatur jumlah besaran lahan perkemahannya, contoh, ini menurut juklak Pramuka ya:

– 1 regu​​​​ 120-200 meter persegi.
– 1 pasukan (4 regu)​​​ 750-1200 meter persegi.
– 1 unit (10 pasukan)​​​ 8000-11.000 meter persegi.
– 1 kelurahan (5 Unit)​​​ 48.000-66.000 persegi.
– Lapangan upacara dan MCK​​ 720-1000 meter persegi.
– Lahan untuk 3 bahan bangunan ​1500-3000 meter persegi.

Tapi untuk ketentuan luasan bumi perkemahan minimal 2,5 hektar atau 25.000 meter persegi, dan ini juga jadi acuan Permen Pariwisata No. 24 tahun 2015 tentang Standar Usaha Bumi Perkemahan.

Untuk konsep pengelolaan yang baik, apakah sudah ada pedoman seperti buku, atau perlu mengundang beberapa pakar untuk mengadakan diskusi kecil?

Acuan atau pedoman yang kami pakai adalah Juklak No. 43 tahun 1996 dan Permen Pariwisata No. 24 tahun 2015 tentang Standar Usaha Bumi Perkemahan. Dan melihat kondisi kekinian, Gerakan Pramuka harus melakukan penyegaran kembali perihal pengelolaan bumi perkemahan, terutama di bumi perkemahan Cibubur ya, minimal re-MoU dengan sanggar milik Satuan Karya.

Fasilitas apa saja yang harus ada di bumi perkemahan, bagaiman dengan Bumi Perkemahan Cibubur?

Menurut hemat saya sudah sama seperti yang ada di Juklak dan Permen tersebut, seperti kontur tanah yang datar dan rata minimal 60 persen daratan, sumber air bersih yang cukup, sanitasi dan saluran pembuangan, Puskesmas, dapur dan ruang makan, tempat ibadah, gudang, kios atau kedai, tempat parkir, bangunan kantor pengelola, toilet serta MCK, listrik untuk fasilitas gedung di luar area perkemahan, pengelola dan dana pengelola yang tetap, serta status tanah yang jelas. Minimal, Buperta sudah lebih dari cukup jika digunakan untuk Jambore sebanyak 25.000 orang.

Apakah ada rencana mengundang seluruh pengelola bumi perkemahan Pramuka di Indonesia untuk sama-sama belajar di Cibubur?

Iya, sangat ingin sekali karena memang setelah tahun 2015 tidak dilakukan lagi. Dan seingat saya memang dilakukan pada tahun 2015 di mana Kang Bayu Tresna menjadi fasilitatornya. Yang perlu diketahui, selain Kak Bayu Tresna juga ada Kak Laiyin serta Kak Rio Ashadi yang belajar khusus ke BSA (Boys Scout of America) untuk pengelolaan bumi perkemahan.

Di tingkat dunia, menurut Kakak bumi perkemahan mana yang bisa dijadikan contoh dalam pengelolaan? Atau di Indonesia di bumi perkemahan mana kira-kira?

Untuk dunia pasti Kanderstag di Swiss milik WOSM, kalau di Indonesia saya rasa Buperta Cibubur masih terbaik, beda dengan milik swasta ya pasti banyak yang lebih baik fasilitasnya.

Ada yang bertanya, jika sebuah daerah belum punya punya bumi perkemahan, bagaimana cara membuatnya? Mohon Kakak jelaskan dari awal, termasuk perizinan dan lain sebagainya

Ya untuk mendirikan bumi perkemahan menurut Juklak sendiri bisa oleh Kwarda atau Kwarcab dan sebaiknya dilihat dari frekuensi giatnya Anggota Pramuka di situ. Sesuai ketentuan yang saya disebutkan d iawal, luasannya dan apa yang harus ada di sana. Nah yang menjadi masalah utama memang hak kepemilikan tanah yang akan dijadikan Buper GP itu sendiri, minimal menurut Juklak sekurang-kurangnya hak pakai. Untuk urutan awal pasti adalah pengajuan kepada Majelis Pembina Daerah atau Cabangnya, dan kemudian berlanjut sesuai ketentuan hukum pertanahan di negeri ini.

Kenapa setiap daerah harus memiliki bumi perkemahan?

Karena buper menurut saya adalah kampus dari Gerakan Pramuka itu sendiri. Esensi dari Gerakan Pramuka yang termaktub di Dasa Darma dipelajari serta praktik secara langsung di alam terbuka. Umumnya adalah lahan terbuka hijau dan bisa menjadi salah satu alternatif tamasya untuk keluarga dan lokasi berolah raga.

Bolehkan selain Gerakan Pramuka atau anggotanya menggunakan bumi perkemahan untuk sebuah kegiatan? Bagaimana caranya jika boleh?

Boleh dan sah-sah saja, caranya datang ke pemasaran kami dan silakan (beritahu) apa giat yang akan dilakukan. Mulai dari giat air sampai outbound, dari seminar sampai berkemah ada.

Bagaimana merawat bumi perkemahan seluas ini, dan dari mana biayanya?

Ya jelas harus profesional dan serius, mulai dari berdirinya Buperta ini sampai sekarang kami dibantu oleh Kwartir Nasional dengan anggaran APBN ataupun dari swasta, dan kedua dengan hasil kami sendiri melalui konsumen penyewa dan pengguna fasilitas Buperta.

Jika buper bisa dipergunakan untuk umum, bagaimana strategi marketingnya sehingga bisa menopang finansial kegiatan kepramukaan?

Strategi marketing kita saat ini memang masih tradisional dengan cara menelepon atau mendatangi secara langsung, belum menggunakan teknologi yang ada. Oleh sebab itu dengan hadirnya Team Siber Pramuka minimal bisa memberikan sedikit ilmu kehumasan dengan teknologinya kepada manajemen Buperta sendiri. Untuk diketahui, biaya operasional kami mencapai minimal 1,3 miliar per bulannya. Mulai dari gaji karyawan dan staf, maintenance atau perawatan sarana prasarana, bayar listrik dan pajak sampai fee yang harus disetorkan kepada Kwarnas. Jadi minimal selama seminggu kami harus mendapatkan pemasukan minimal 350-450 juta.

Kegiatan apa yang tidak boleh dilaksanakan di bumi perkemahan?

Semua kegiatan boleh kecuali yang bertentangan dengan Hukum Negara RI dan prinsip agama serta lrinsip dasar Gerakan Pramuka (Dasa Darma).

Apa persoalan yang sering dihadapi dalam mengelola buper? Bagaimana soluinya?

Persoalan utama, biaya perawatan yang cukup besar, usia karyawan dan staf yang sudah cukup tua dan harus diregenerasi, perlunya perbaikan sarana prasarana, promosi dan kurangnya penggunaan teknologi terutama social media (marketing communication).

Ini adalah tahun terkahir kepengurusan, apa hal-hal prioritas yang akan dilakukan dan sejauh mana persiapannya?

Hal yang prioritas menurut saya selaku Waka Buperta dan arahan dari Kak Rafly yang notaben adalah Kabuperta Cibubur adalah adanya seminar atau workshop untuk pengelolaan Buperta, termasuk pelatihan pengelolaannya (untuk staf), adanya pembaharuan Juklak atau Jukran Buperta, re-Mou dengan Saka-Saka yang ada perihal Sanggar mereka di Buperta, dan yang penting pengelolaan Buperta yang integral dengan unit usaha Gerakan Pramuka lain. Dan setahu saya Kak Ridjal Kotta selaku Waka BUMGP sedang mempersiapkan itu semua. Semoga bisa tercapai sebelum Munas di Bulan Oktober 2018. (HA/AK)

Tinggalkan Komentar